Surat Hasan Tiro ini berkaitan erat dengan Peristiwa Pulot Cot Jeumpa di Aceh yang terjadi pada tahun 1955 (atau 1954?). Sebuah peristiwa berdarah yang mendapatkan atensi luar biasa secara nasional dan internasional karena telah menewaskan puluhan korban sipil oleh Tentara Indonesia.
Berita tentang pembantaian tersebut menyebar luas hingga ke telinga Hasan Tiro di Amerika. Ia pun mengirim surat kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo untuk menghentikan kekerasan di Aceh dan di Indonesia umumnya. Berikut suratnya.
Surat Hasan Tiro
New York, 1 September 1954
Kepada
Tuan Menteri Ali Sastroamidjojo
Di Jakarta
Dengan Hormat
Sampai hari ini sudah lebih setahun lamanya Tuan memegang kendali pemerintahan atas tanah air bangsa kita ….
Tuan tidak mempergunakan kekuasaan yang telah diletakan di tangan Tuan itu untuk membawa kemakmuran, ketertiban, keamanan, keadilan dan persatuan di kalangan bangsa Indonesia.
Sebaliknya Tuan telah dan sedang menyeret bangsa Indonesia ke lembah keruntuhan ekonomi dan politik, kemelaratan, perpecahan, dan perang saudara.
Belum pernah selama dunia berkembang, tidak walaupun di masa penjajahan, rakyat Indonesia dipaksa bunuh membunuh antara sesama saudaranya secara yang begitu meluas sekali sebagaimana sekarang sedang Tuan paksakan di Aceh, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tengah dan di Kalimantan.
Surat Hasan Tiro
………
Dan Tuan mengatakan bahwa Tuan telah memperbuat semua ini atas nama persatuan nasional dan patriotisme.
Rasanya tidak ada suatu contoh yang lebih tepat dari pepatah yang mengatakan bahwa patriotisme itu adalah tempat perlindungan yang terakhir bagi seorang penjahat.
Sampai hari ini sembilan tahun sesudah tercapainya kemerdekaan bangsa, sebagian besar bumi Indonesia masih terus digenangi darah dan air mata…. yang semuanya terjadi karena Tuan ingin melakukan pembunuhan terhadap lawan-lawan politik Tuan.
Seluruh rakyat Indonesia menghendaki penghentian pertumpahan darah yang maha kejam ini….
Surat Hasan Tiro
Persoalan yang dihadapi Indonesia bukan tidak bisa dipecahkan, tetapi Tuanlah yang mencoba membuatnya sukar.
Sebenarnya jika Tuan mengambil keputusan buat menyelesaikan pertikaian politik ini dengan jalan semestinya, yakni perundingan, maka besok hari juga keamanan dan ketentraman akan meliputi seluruh tanah air kita.
Baca juga: Kisah Menarik Malik Mahmud Sebelum Jadi Wali Nanggroe Aceh
Oleh karena itu, demi kepentingan rakyat Indonesia, saya menganjurkan Tuan mengambil tindakan berikut:
- Hentikan agresi terhadap rakyat Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan.
- Lepaskan semua tawanan-tawanan politik dari Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan.
- Berunding dengan Teungku Muhammad Daud Beureu’eh, SM Kartosoewirjo, Abdul Kahar Muzakar, dan Ibnu Hajar.
Surat Hasan Tiro
Jika sampai pada tanggal 20 September 1954, anjuran-anjuran ke arah penghentian pertumpahan darah ini tidak mendapat perhatian Tuan, maka untuk menolong miliunan jiwa rakyat yang tidak berdosa yang akan menjadi korban keganasan kekejaman agresi yang Tuan kobarkan, saya dan putra-putri Indonesia yang setia, akan mengambil tindakan-tindakan berikut:
- Kami akan membuka dengan resmi perwakilan diplomatik bagi “Republik Islam Indonesia” di seluruh dunia, termasuk PBB, benua Amerika, Eropa, Asia dan seluruh negara-negara Islam.
- Kami akan memajukan kepada General Assembly PBB yang akan datang skala kekejaman, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain pelanggaran terhadap Human Rights yang telah dilakukan oleh rezim Komunis Fasis Tuan terhadap rakyat Aceh. Biarlah forum Internasional mendengarkan perbuatan-perbuatan maha kejam yang pernah dilakukan di dunia sejak jamannya Hulagu dan Jengiz Khan. Kami akan meminta PBB mengirimkan komisi ke Aceh. Biar rakyat Aceh menjadi saksi.
- Kami akan menuntut rezim Tuan di muka PBB atas kejahatan genosida yang sedang Tuan lakukan terhadap suku bangsa Aceh.
- Kami akan membawa ke hadapan mata seluruh dunia Islam, kekejaman-kekejaman yang telah dilakukan oleh rezim Tuan terhadap para alim ulama di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Kalimantan.
- Kami akan mengusahakan pengakuan dunia Internasional terhadap “Republik Islam Indonesia” yang sekarang de facto menguasai Aceh, sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Tengah dan sebagian Kalimantan.
- Kami akan mengusahakan pemboikotan diplomatik dan ekonomi internasional terhadap rezim tuan dan penghentian bantuan teknik dan ekonomi dari PBB, Amerika Serikat dan Colombo Plan.
- Kami akan mengusahakan bantuan moral dan material buat “Republik Islam Indonesia” dalam perjuangannya menghapus rezim teror Tuan dari Indonesia.
Dengan demikian, terserah kepada Tuanlah, apakah kita akan menyelesaikan pertikaian politik ini secara antara kita atau sebaliknya. Tuan dapat memilih tetapi kami tidak!
Apakah tindakan-tindakan yang saya ambil ini untuk kepentingan bangsa Indonesia atau tidak, bukanlah hak tuan untuk menentukannya.
Allah Subhanahu wa Ta’ala dan 80 juta rakyat Indonesia lah yang akan menjadi Hakim, yang ke tengah-tengah mereka saya akan kembali di dunia, dan keribaan-Nya saya akan kembali di kemudian hari.
Hasan Muhammad Tiro.
Surat Hasan Tiro
Demikian isi Surat Hasan Tiro kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo untuk menghentikan kekerasan di Aceh dan di Indonesia umumnya.
Dalam sumber yang AcehPlus kutip, buku Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik
Pemberontakan Regional di Indonesia, 1953-1964, (Unimal Press: Lhokseumawe, 2008, hal, 256.), tanggal surat Hasan Tiro adalah 1 September 1954 sedangkan terjadinya peristiwa Pulot Cot Jeumpa adalah di awal tahun 1955.
Namun runutan peristiwa sehingga hadir surat dari Hasan Tiro kepada PM Ali Sastroamidjojo adalah imbas dari Peristiwa Pulot Cot Jeumpa. Akhirnya, perlu ada ikhitiar lebih lanjut untuk meluruskan tanggal surat dan peristiwa ini.
Sumber:
Muhammad Yunus Al Ikram, “Konsep Nasionalisme Keacehan Dalam Cita-Cita Hasan Tiro”, Skripsi UIN Ar-Raniry: 2020, halaman 27.
Ti Aisyah, Subhani, Al Chaidar, “Darul Islam Di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional Di Indonesia, 1953-1964.” Unimal Press, Lhokseumawe: 2008, hal. 256.