Oleh Mahyana Abdullah, Mayadhisa Ardita, Putu Paramitha
Table of Contents
Aceh memiliki sejarah panjang yang membentuk wajah pariwisatanya hari ini. Konflik bersenjata dan bencana tsunami 2004 pernah meninggalkan luka sosial, ekonomi, dan psikologis yang mendalam.
Namun, dari pengalaman pahit itu, Aceh perlahan bangkit dan menata ulang arah pembangunannya. Salah satu sektor yang kini dipandang strategis adalah pariwisata.
Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata Aceh berkembang bukan semata sebagai sektor hiburan, melainkan sebagai instrumen pemulihan ekonomi, penguatan identitas budaya, dan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan.
Pergeseran ini sejalan dengan kebutuhan Aceh untuk mengurangi ketergantungan pada sektor migas dan transfer pemerintah pusat.
Pemulihan Ekonomi dan Peran Pariwisata
Pandemi Covid-19 sempat memukul keras perekonomian Aceh. Aktivitas wisata nyaris terhenti, tingkat hunian hotel anjlok, dan ribuan pekerja pariwisata kehilangan penghasilan.
Namun sejak 2021, pemulihan mulai terlihat. Pertumbuhan ekonomi Aceh kembali bergerak positif dan sektor- sektor terkait pariwisata seperti akomodasi, makan-minum, transportasi, dan perdagangan perlahan pulih.
Sektor pariwisata memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh, terutama melalui subsektor jasa seperti akomodasi, makan-minum, transportasi, perdagangan, serta kebudayaan dan rekreasi.
Berdasarkan data BPS dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, sejak 2021 kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terus meningkat seiring dengan pemulihan pasca-pandemi.
Kegiatan wisata yang berkembang di Banda Aceh, Sabang, Takengon, dan Simeulue menciptakan efek ganda (multiplier effect) pada sektor ekonomi lainnya seperti pertanian (pasokan bahan makanan), industri kreatif, dan UMKM.
Kenaikan ini terlihat dari pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan- minum yang mencapai rata-rata 7–10% per tahun, dan sektor perdagangan serta transportasi yang tumbuh di atas 5% dalam kurun waktu 2021–2024. Meskipun kontribusi langsung pariwisata terhadap total PDRB Aceh masih di bawah 5%, namun dampak tidak langsungnya terhadap lapangan kerja dan konsumsi rumah tangga cukup signifikan.
Pariwisata menjadi sektor padat karya, yang membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal tanpa membutuhkan investasi besar seperti industri berat.
Pertumbuhan destinasi wisata baru, misalnya wisata sejarah di Banda Aceh, wisata bahari di Sabang, wisata alam Gayo di Takengon, dan wisata surfing di Simeulue, telah mendorong penciptaan lapangan kerja di sektor informal, seperti pemandu wisata, pengrajin suvenir, pengelola homestay, hingga pedagang kuliner lokal.
Berdasarkan data (Dinas Pariwisata Aceh, 2024), lebih dari 38.000 tenaga kerja lokal terserap di sektor pariwisata dan turunannya. Pendapatan masyarakat sekitar destinasi meningkat rata-rata 15–20%, terutama di daerah yang memiliki wisata berbasis alam dan budaya yang kuat.
Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi lokal dan menekan kesenjangan antarwilayah.
Meski kontribusi langsung pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh masih relatif kecil, dampak bergandanya signifikan. Pariwisata mendorong perputaran ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta membuka peluang usaha mikro dan kecil di sekitar destinasi.
Pemulihan ekonomi Aceh tidak dapat dilepaskan dari dinamika sektor pariwisata yang perlahan kembali menemukan momentumnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata berperan sebagai sektor penyangga ketika sektor-sektor lain mengalami stagnasi.
Hal ini terjadi karena pariwisata memiliki karakter adaptif dan berbasis pada potensi lokal yang relatif tidak mudah direlokasi ke luar daerah. Alam, budaya, sejarah, dan kearifan lokal Aceh merupakan aset yang tidak bisa dipindahkan, sehingga manfaat ekonominya berpeluang besar untuk tinggal di wilayah itu sendiri.
Pariwisata juga memiliki keunggulan dalam menciptakan lapangan kerja secara cepat dan luas. Ketika satu destinasi mulai ramai dikunjungi, efek ekonominya langsung terasa pada berbagai sektor pendukung. Penginapan, transportasi lokal, kuliner, hingga usaha kecil berbasis kerajinan dan budaya ikut bergerak.
Di Aceh, karakter ekonomi pariwisata yang didominasi usaha mikro dan kecil menjadikannya sebagai instrumen penting pemulihan ekonomi masyarakat pasca krisis, baik akibat pandemi maupun bencana alam.
Lebih jauh, pariwisata berperan dalam mendorong perputaran ekonomi di wilayah-wilayah non-perkotaan. Daerah seperti Takengon, Sabang, Simeulue, dan kawasan pesisir barat Aceh memperoleh peluang pertumbuhan yang sebelumnya terbatas.
Pariwisata memungkinkan desa dan kawasan terpencil untuk terhubung dengan pasar yang lebih luas tanpa harus membangun industri berskala besar. Dalam konteks ini, pariwisata berfungsi sebagai jembatan antara ekonomi lokal dan arus ekonomi regional maupun global.
Namun, pemulihan ekonomi berbasis pariwisata juga mengandung tantangan struktural. Ketergantungan berlebihan pada kunjungan wisatawan dapat menciptakan kerentanan baru jika tidak diimbangi dengan diversifikasi ekonomi.
Oleh karena itu, pariwisata perlu diposisikan sebagai katalis, bukan satu-satunya penopang ekonomi. Sinergi antara pariwisata dengan sektor pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif menjadi kunci agar manfaatnya lebih merata dan berkelanjutan.
Dalam jangka panjang, kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto Aceh dapat meningkat bukan hanya melalui jumlah kunjungan, tetapi melalui peningkatan nilai tambah.
Wisata berbasis pengalaman, edukasi, dan budaya cenderung menghasilkan pengeluaran wisatawan yang lebih tinggi dan lebih merata. Dengan strategi yang tepat, pariwisata dapat membantu Aceh keluar dari jebakan ekonomi berbasis ekstraksi dan ketergantungan fiskal, menuju ekonomi yang lebih mandiri dan resilien.
Empat Wajah Pariwisata Aceh
Keunikan pariwisata Aceh terletak pada keragaman wilayahnya. Banda Aceh berkembang sebagai pusat wisata sejarah, religi, dan edukasi kebencanaan.
Masjid Raya Baiturrahman, Museum Tsunami, dan Kapal Apung Lampulo bukan sekadar objek wisata, tetapi ruang refleksi kolektif tentang iman, tragedi, dan ketangguhan masyarakat Aceh.
Sabang, di Pulau Weh, menjadi ikon wisata bahari nasional. Keindahan terumbu karang dan kejernihan laut menarik wisatawan penyelam dari dalam dan luar negeri. Tantangannya kini adalah menjaga ekosistem laut agar pertumbuhan pariwisata tidak merusak daya dukung lingkungan.
Di dataran tinggi, Takengon menawarkan pengalaman berbeda. Danau Lut Tawar, budaya Gayo, dan kopi Gayo yang telah mendunia menjadikan wilayah ini unggul dalam agrowisata dan wisata minat khusus. Pariwisata di Takengon tumbuh selaras dengan kehidupan masyarakat lokal.
Sementara itu, Simeulue tampil sebagai destinasi eksklusif berbasis alam dan petualangan. Ombaknya yang mendunia menarik peselancar mancanegara, sementara kearifan lokal “smong” memperkaya narasi wisata berbasis edukasi mitigasi bencana.
Menuju Pariwisata yang Lebih Berkelanjutan
Tantangan pariwisata Aceh ke depan tidak ringan. Infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, promosi digital, dan tata kelola destinasi masih perlu diperkuat. Namun, arah kebijakannya semakin jelas: pariwisata yang berkelanjutan, berbasis budaya dan alam, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
Aceh memiliki modal penting alam yang kaya, budaya yang kuat, dan pengalaman kolektif menghadapi krisis. Jika dikelola dengan bijak, pariwisata tidak hanya akan menjadi penggerak ekonomi, tetapi juga sarana menjaga identitas dan keberlanjutan Aceh di masa depan.
Kesadaran akan pentingnya pariwisata berkelanjutan menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan dan budaya lokal.
Aceh, dengan kekayaan alam dan nilai sosial yang kuat, berada pada posisi strategis untuk mengembangkan model pariwisata yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan jangka panjang.
Pariwisata berkelanjutan menuntut perubahan paradigma, dari orientasi kuantitas menuju kualitas.
Dalam konteks Aceh, keberlanjutan pariwisata harus dimulai dari pengelolaan sumber daya alam. Kawasan hutan, pesisir, dan laut bukan sekadar latar belakang destinasi, melainkan fondasi utama pariwisata itu sendiri. Kerusakan lingkungan akan langsung berdampak pada daya tarik wisata.
Oleh karena itu, perlindungan ekosistem harus menjadi bagian integral dari kebijakan pariwisata, bukan urusan sektor lingkungan semata.
Pariwisata berkelanjutan juga menekankan pentingnya peran masyarakat lokal sebagai aktor utama. Pengalaman menunjukkan bahwa destinasi yang dikelola dengan melibatkan masyarakat cenderung lebih bertahan dan minim konflik.
Di Aceh, nilai-nilai sosial dan adat istiadat dapat menjadi modal sosial yang kuat dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Model ini memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus mempertahankan kontrol atas sumber daya dan identitas budaya mereka.
Selain aspek lingkungan dan sosial, keberlanjutan pariwisata juga berkaitan dengan tata kelola dan kebijakan publik. Konsistensi perencanaan, kepastian regulasi, dan koordinasi antarinstansi menjadi prasyarat utama.
Tanpa tata kelola yang baik, pariwisata berisiko berkembang secara sporadis dan tidak terarah, sehingga menimbulkan tekanan baru pada lingkungan dan masyarakat.
Transformasi menuju pariwisata berkelanjutan juga menuntut investasi pada kualitas sumber daya manusia. Pelaku pariwisata perlu dibekali dengan pengetahuan tentang praktik ramah lingkungan, pelayanan berbasis nilai lokal, serta pemanfaatan teknologi digital.
Literasi digital menjadi semakin penting dalam memperluas akses pasar sekaligus mengurangi ketergantungan pada perantara besar yang sering kali mengurangi pendapatan pelaku lokal.
Pada akhirnya, pariwisata berkelanjutan bukan sekadar strategi ekonomi, melainkan pilihan moral dan politik pembangunan.
Aceh memiliki kesempatan untuk membangun citra sebagai destinasi yang beretika, tangguh, dan berwawasan masa depan. Dengan menempatkan keberlanjutan sebagai prinsip utama, pariwisata dapat menjadi sarana pemulihan ekonomi sekaligus penjaga warisan alam dan budaya bagi generasi mendatang.
Bencana sebagai Pengingat
Tahun 2025 kembali mengingatkan Aceh akan kerentanannya terhadap bencana. Banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah berdampak pada infrastruktur dan aktivitas ekonomi, termasuk pariwisata. Namun, pengalaman panjang menghadapi krisis membuat masyarakat Aceh relatif tangguh.
Dalam konteks ini, pariwisata tidak hanya menjadi sektor yang terdampak, tetapi juga bagian dari solusi pemulihan. Wisata berbasis komunitas, desa wisata, dan ekowisata memberi ruang bagi masyarakat untuk bangkit secara mandiri sekaligus menjaga lingkungannya.
Sebagai penutup, mengutip sebuah buku berjudul ‘Taj al-Salatin (Mahkota Raja-Raja) yang ditulis pada abad 1603 Karya Bukhari Al-Jawhari yang ditulis di Aceh.
Taj al-Salatin mengingatkan manusia tentang hakikat kehidupan di dunia, bahwa dunia ini fana, hanya sandiwara dan permainan; kehidupan sesungguhnya ada di akhirat kelak. Manusia diharapkan bijak untuk memanfaatkan kehidupan duniawi untuk tujuan kehidupan di akhirat yang kekal, karya ini menekankan kehidupan dunia ini seolah-olah mimpi. Ketika seseorang bangun dari tidur, ia tidak mendapatkan apa-apa dari mimpinya.
Pada saat buku ini ditulis Aceh pada masa itu mengalami krisis politik, dan ini merupakan salah satu sisi gelap kerajaan ini dalam perjalanan sejarah Aceh (1579-1589).[]
Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Pariwisata di Universitas Pendidikan Indonesia
Tulisan ini merupakan Tugas Akhir MK; Pariwisata Dalam Perekonomian Global.
