Sutan Mohammad Amin Nasution lahir pada 22 Februari 1904 di daerah Krueng Raba, Lhoknga, Aceh Besar. Nama lain dari salah satu tokoh sumpah pemuda ini adalah Krueng Raba Nasution.
Ayahnya bernama Muhamad Taif gelar Raja Aminudin yang berasal Pidoli Dolok, Panyabungan, Mandailing. Ayahnya merupakan kepala sekolah Dasar Melayu di Aceh.
Ketika dewasa, SM Amin bersekolah di Europé Lager School (ELS), Solok. Sekolah ini merupakan sekolah elit untuk anak-anak Eropa ketika masa penjajahan Belanda. Lulus dari ELS, ia pun diterima di STOVIA, tetapi dia tidak lulus sebagai Dokter Jawa. Ia melanjutkan studi ke MULO, lalu ke AMS di Yogyakarta. Setelah itu, ia kuliah di Rechts Hogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) di Batavia.
Pekerja Serba Bisa
Sutan Muhammad Amin menjalani studi di bangku kuliah dari tahun 1927 hingga tahun 1933. Ia berhasil mendapatkan gelar Meester in Rechten (Mr). Ia berhak memakai gear Mr tersebut di depan namanya. Sekembalinya ke Aceh, menjadi pengacara di Kutaraja lalu ke Sigli.
Selain itu ia juga aktif di kepengurusan Partai Indonesia Raya (Parindra) Aceh. Di sela-sela kesibukannya, ia juga menerbitkan majalah Penyuluh Rakyat. Saat Aceh dikuasai Jepang, SM Amin pernah menduduki jabatan Direktur Sekolah Menengah atau Syu Gakko.
Pasca kemerdekaan, SM Amin pernah menjadi Wakil Ketua Komite Nasional Daerah Aceh dan juga sempat menjabat sebagai Kepala Jawatan Kehakiman Aceh.
Hadiri Kongres Sumpah Pemuda
Ketika kuliah di Batavia, S.M. Amin berkawan dengan Muhammad Yamin. Kelak keduanya terlibat dalam Kongres Pemuda II yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.
Dalam kongres tersebut, rasa kesukuan masih sangat kuat dan itu menjadi tolok ukur derajat peserta kongres karena setiap suku menganggap sukunya yang lebih terhormat.
Ia sendiri saat itu bagian dari Jong Sumatranen Bond. Dari ratusan peserta Kongres Pemuda II, SM Amin salah satu tokoh sumpah pemuda yang tercatat dalam literatur sejarah dan merupakan asal Aceh.
Spesialis Jabatan Gubernur
SM Amin kemudian banyak terlibat dalam pemerintahan. Pertengahan tahun 1947, SM Amin diangkat Soekarno menjadi Gubernur Sumatera Utara dan dilantik pada tahun 1948 oleh Presiden Soekarno.
Tak berapa lama, Agresi Belanda II membuat pemerintahan Indonesia dalam keadaan darurat. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pun segera dibentuk di Sumatra Barat. SM Amin terlibat di dalamnya selaku Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.
Setelah Belanda angkat kaki dari Indonesia dan revolusi kemerdekaan usai, SM Amin tetap bekerja bagi Republik. Pada tahun 1953, ia kembali menjadi Gubernur Sumatera Utara hingga 1956 yang ibukotanya di Medan. Kemudian antara 1958 sampai 1960, ia menjadi Gubernur Provinsi Riau sebagai daerah pemekaran dari Sumatera Timur yang beribukota di Pekanbaru.
Jadi Pahlawan Nasional
SM Amin meninggal pada tahun 1993. Dia memperoleh banyak pernghargaan atas jasa-jasanya. Sebelum menjadi pahlawan nasional, SM Amin pernah mendapatkan penghargaan Satya Lantjana Peringatan Perdjoaengan Kemerdekaan RI 1961, penghargaan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia pada 1991, dan Bintang Jasa Utama dari Presiden Soeharto.
Selanjutnya ia juga memperoleh Bintang Mahaputra dari Presiden BJ Habibie pada 1998 dan Bintang Mahaputra Adipradana oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2009. Hingga tahun 2020, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 117 TK Tahun 2020 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, SM Amin diberi gelar Pahlawan Nasional.[]
